kendali – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan agenda strategis tahunan yang menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat membuka secara resmi Musrenbang Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027 di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan Musrenbang menjadi forum bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi daerah, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027,” ujar Muhammad Sinen.
Ia berharap Musrenbang tidak sekadar menjadi rutinitas administratif untuk memenuhi regulasi, melainkan benar-benar menghasilkan perencanaan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas administratif dalam pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar menjadi forum yang menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan selama periode kepemimpinannya telah menempatkan Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara. Meski demikian, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
Menurutnya, keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan perlu terus diperkuat agar seluruh kebijakan dan program tepat sasaran serta memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, mengatakan Musrenbang bertujuan menyelaraskan masukan dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan kerangka regulasi dan anggaran dalam dokumen RKPD 2027.
Selain itu, hasil Musrenbang akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan dalam penyusunan RAPBD Kota Tidore ke depan,” kata Saiful.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini turut menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Sarmin memberikan apresiasi kepada Bapperida Kota Tidore Kepulauan yang menjadi salah satu dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang pertama melaksanakan Musrenbang tahun ini.
“Kota Tidore Kepulauan selalu menjadi pionir bagi kabupaten/kota lain. Bukan hanya dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD, tetapi juga dari sisi kepatuhan waktu, kualitas dokumen, hingga substansi perencanaan yang disusun,” ujar Sarmin.
