Kendali – Mengawali tahun 2026, Kabupaten Kepulauan Sula didera sederet persoalan pelik yang memicu keresahan publik. Mulai dari tersendatnya hak dasar pegawai, hilangnya nyawa akibat kelalaian infrastruktur, hingga skandal dugaan korupsi miliaran rupiah yang kini memasuki babak baru di meja hijau.
Gaji Tak Cair, ASN Menjerit di Tengah Seremonial Penghargaan
Hingga penghujung Januari, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kepulauan Sula dilaporkan belum menerima gaji bulan Januari. Keterlambatan ini menjadi pukulan berat bagi para pegawai yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan cicilan bank. Ironisnya, di saat para abdi negara “menjerit” karena haknya belum dibayar, Bupati Kepulauan Sula justru bertolak ke Jakarta untuk menerima penghargaan menggunakan anggaran daerah. Kondisi ini memicu kritik tajam mengenai prioritas pemerintah daerah yang dianggap lebih mementingkan seremonial ketimbang kesejahteraan pegawai.
Tragedi Berdarah di Perempatan Fagudu: Nyawa Melayang Akibat Kelalaian
Duka mendalam menyelimuti Sanana ketika seorang ASN Dinas Kesehatan, berinisial KS (37), tewas setelah terlibat kecelakaan maut di perempatan Desa Fagudu pada Senin (26/1). Insiden ini menyulut kemarahan warga karena traffic light di lokasi tersebut sudah lama padam dan tak kunjung diperbaiki. Sorotan tajam pun tertuju pada Dinas Perhubungan. Warga menuding adanya pembiaran dan janji palsu terkait anggaran perbaikan yang tak kunjung terealisasi sejak tahun-tahun sebelumnya. Aparat penegak hukum kini didesak untuk mengusut unsur kelalaian penyelenggara jalan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Misteri Aliran Dana BTT Rp28 Miliar
Di sisi lain, publik terus menanti transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2021 senilai Rp28 miliar. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan tiga tersangka baru, termasuk oknum anggota DPRD dan pihak kontraktor, terkait modus proyek fiktif barang habis pakai (BMHP). Meskipun kerugian negara sementara ditaksir mencapai Rp1,6 miliar hingga Rp5 miliar, masyarakat mendesak agar seluruh aktor yang terlibat dan aliran dana “haram” tersebut diungkap secara terang benderang.
Januari 2026 menjadi bulan ujian berat bagi tata kelola pemerintahan di Kepulauan Sula. Antara hak pegawai yang terabaikan, keselamatan warga yang terancam, dan integritas keuangan daerah yang dipertanyakan, masyarakat kini hanya bisa berharap adanya perbaikan nyata dan keadilan hukum yang tidak tebang pilih.
