kendali – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran oleh sejumlah SKPD menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 2 Desember 2025, penyerapan anggaran baru mencapai 72 persen, jauh di bawah standar ideal yang seharusnya berada di atas 80 persen pada awal Desember.
Wali Kota menekankan bahwa seluruh SKPD wajib mendorong realisasi anggaran hingga melampaui 90 persen paling lambat 15 Desember. Ia memperingatkan bahwa SKPD yang tidak mampu memenuhi target akan menghadapi konsekuensi sesuai aturan.
“Saya sudah sampaikan, kalau ada yang tidak mau bekerja sesuai target, akan saya evaluasi,” tegasnya.
Selain penyerapan anggaran, sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan oleh molornya proses tender akibat aturan nasional yang melarang pelaksanaan tender sebelum kepala daerah dilantik, serta adanya refocusing anggaran yang membuat perencanaan harus diubah.
Kondisi tersebut menyebabkan beberapa proyek, seperti pembangunan laboratorium kesehatan DAK dan pekerjaan fisik di rumah sakit, tidak memiliki waktu pengerjaan yang cukup.
Wali Kota juga menyoroti lemahnya pengawasan dan disiplin ASN, termasuk praktik titip tanda tangan pada agenda paripurna DPRD Kota Tidore. Menurutnya, perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi karena melanggar etika dan integritas ASN.
“Ini perilaku buruk yang sering dipraktikkan oleh sejumlah pejabat, baik sekretaris maupun kabid. Saya sudah tahu semuanya dan akan saya evaluasi,” ujarnya.
Selain mengingatkan para pejabat SKPD, Wali Kota juga memberikan peringatan kepada kontraktor agar bekerja sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan sejumlah proyek bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional dan proses refocusing.
Wali Kota turut meminta dukungan Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan dan masyarakat dalam mengawasi pembangunan. Ia berharap setiap informasi terkait penyimpangan atau kendala di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya tidak bisa menjangkau semua titik. Saya butuh dukungan teman-teman media dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya.
