kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara dalam rangka koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Gamalama Bela Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara. Turut hadir Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kesehatan, Perkimtan, UMKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan, serta Dukcapil Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.
Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan Tahun 2025 sekaligus membahas perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Tahun 2026. Forum tersebut menjadi pengantar sebelum pembahasan teknis yang akan dilanjutkan melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi Tahun 2026.
Pada sesi diskusi, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut. Ia mengusulkan agar rapat evaluasi dilaksanakan pada awal triwulan keempat, sehingga hasil evaluasi masih dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD tahun berjalan.
Menurutnya, apabila evaluasi dilakukan setelah APBD ditetapkan, maka hasilnya baru dapat dimanfaatkan pada perencanaan tahun berikutnya.
“Rapat evaluasi ini sebaiknya dilaksanakan di awal triwulan keempat, sehingga masih ada ruang untuk penyesuaian dalam APBD. Jika dilakukan setelah APBD diketuk, maka hasil evaluasi hanya bisa digunakan untuk tahun selanjutnya,” ujar Ismail.
Ismail juga menekankan pentingnya transparansi keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota agar dapat diketahui secara jelas oleh seluruh daerah.
Ia secara khusus menyoroti status jalan Payahe–Dehepodo yang hingga kini belum jelas penanganannya, meskipun merupakan kewenangan provinsi.
“Keberpihakan APBD Provinsi perlu dipaparkan secara terbuka. Hingga kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly, status jalan Payahe–Dehepodo belum juga jelas. Kami berharap pada Tahun 2026, fokus APBD Provinsi dapat diarahkan ke Kota,”pungkasnya.
