Penulis: Rika Utari
(Mahasiswa magister ilmu komunikasi UMJ)
“Tidak banyak pejabat yang mampu berbicara seperti rakyat sekaligus bertindak sebagai negara dan Bahlil Lahadalia adalah salah satu pengecualian itu.”
Gaya komunikasi politik seorang aktor tidak hanya mencerminkan karakter personal, tetapi juga strategi yang dirancang untuk membangun citra dan mempengaruhi persepsi publik. Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, Bahlil Lahadalia menunjukkan model komunikasi yang berbeda dibandingkan menteri-menteri teknokrat lain. Ia tidak tampil sebagai birokrat yang formal dan berjarak, tetapi sebagai figur yang hangat, egaliter, dan merepresentasikan pengalaman masyarakat kelas bawah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Laclau (2005) bahwa identitas politik sering dibangun melalui kedekatan simbolik antara pemimpin dan rakyat.
Bahlil kerap mengandalkan narasi personal dalam pidatonya, seperti menyebut dirinya “anak kampung,” “tukang ojek,” atau “pengusaha kecil dari Papua.” Narasi ini bukan sekadar memori biografis, tetapi strategi kredibilitas yang berbasis pengalaman hidup. Dalam teori komunikasi politik, praktik ini disebut experiential credibility, yakni legitimasi yang diperoleh melalui representasi pengalaman otentik (Street, 2003). Dengan membumikan identitasnya, Bahlil membangun jembatan emosional yang kuat dengan masyarakat akar rumput.
Gaya komunikasi demikian menempatkan Bahlil dalam kategori gaya populis moderat. Moffitt (2016) mencatat bahwa aktor politik populis biasanya memosisikan diri sebagai representasi “rakyat biasa” dan membedakan diri dari elite politik. Dalam berbagai forum, Bahlil secara konsisten memanfaatkan narasi ini ia berbicara bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi sebagai “orang lapangan” yang memahami kesulitan masyarakat.
Salah satu ciri khas Bahlil adalah kemampuannya memadukan gaya informal dengan pesan kebijakan strategis. Ia sering menghindari teks pidato, lebih memilih berbicara secara spontan. Improvisasi semacam ini biasanya mengandung risiko, seperti kehilangan konteks atau salah tafsir. Namun, pada kasus Bahlil, improvisasi justru memperkuat kesan autentik sebagaimana dijelaskan oleh Meyer (2020) bahwa spontanitas meningkatkan persepsi kejujuran dalam komunikasi publik. Ia kerap menyisipkan humor, kritik terhadap elite yang dinilai lamban, atau pujian kepada masyarakat desa yang dianggap memiliki ketahanan sosial tinggi.
Akan tetapi, gaya komunikasinya tidak berhenti pada aspek emosional. Di balik tutur bahasa yang luwes, terdapat struktur pesan yang terencana. Ketika menjelaskan isu hilirisasi tambang, reformasi birokrasi perizinan, atau investasi, Bahlil menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Praktik ini berkorespondensi dengan gagasan Habermas (1984) tentang communicative action, yaitu pengemasan pesan publik yang berorientasi pada pemahaman bersama. Di sini, Bahlil menghindari jargon teknis dan menyederhanakan gagasan kompleks menjadi narasi komunikatif.
Pendekatan ini juga dapat dibaca melalui lensa Pierre Bourdieu (1991) tentang strategi simbolik, yakni kemampuan aktor politik mengolah simbol identitas, bahasa, pengalaman sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Identitas sosial Bahlil sebagai figur dari wilayah perifer menjadi modal simbolik yang terus ia aktualisasikan untuk memperkuat otoritas komunikasi.
Dalam beberapa kesempatan, Bahlil bahkan mengkritik struktur kekuasaan itu sendiri. Ucapannya bahwa “ada pemimpin yang lebih suka pidato daripada kerja” merupakan bentuk retorika yang menegaskan pembeda antara dirinya dan elite politik yang dianggap hanya mengejar citra. Retorika kontras semacam ini merupakan teknik framing politik yang lazim dijelaskan oleh Entman (1993).
Selain itu, Bahlil kerap menggunakan referensi nasionalisme untuk membangun konteks moral. Dalam mendukung kepemimpinan muda, ia merujuk pada Sumpah Pemuda sebagai dasar ideologis. Strategi ini sesuai dengan teori Edelman (1988) yang menyatakan bahwa simbol sejarah digunakan untuk membangun legitimasi politik di masa kini.
Singkatnya, gaya komunikasi Bahlil merupakan perpaduan antara narasi personal, improvisasi, penyederhanaan kebijakan, dan pembingkaian historis. Kombinasi ini menghasilkan komunikasi yang efektif secara retoris dan strategis secara politis. Dari perspektif institusional, pendekatan personal tersebut turut memengaruhi citra Kementerian ESDM yang sebelumnya dianggap teknokratik dan kaku, menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap publik. Hal ini sejalan dengan temuan Graber & Dunaway (2017) mengenai bagaimana gaya komunikasi personal pemimpin dapat membentuk citra institusi negara.
Dalam teori komunikasi politik modern, publik semakin menghendaki gaya komunikasi yang personal, langsung, dan mudah dipahami. Formalitas berlebih dianggap ketinggalan zaman (Blumler, 2015). Bahlil tampaknya memahami tren ini dan menyesuaikan diri secara sadar.
Meski demikian, tidak sedikit kritik yang diarahkan kepadanya. Beberapa pengamat menilai bahwa retorika emosional Bahlil terkadang menutupi substansi kebijakan yang problematik, misalnya isu hilirisasi nikel yang dituding lebih menguntungkan investor besar ketimbang masyarakat lokal. Kritik ini mengingatkan pada pandangan Mudde (2004) bahwa komunikasi populis dapat menjadi alat pembingkaian yang tidak selalu mencerminkan kompleksitas realitas kebijakan.
Walau demikian, Bahlil memiliki konsistensi tinggi dalam narasinya. Apa yang ia sampaikan kepada investor tidak banyak berbeda dari yang ia sampaikan kepada masyarakat desa atau komunitas kampus. Konsistensi naratif ini menjadi modal etos, sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles bahwa ethos dibangun melalui konsistensi karakter dan kredibilitas yang stabil.
Sebagai pejabat publik sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, ruang komunikasi Bahlil menjadi semakin luas. Ia berbicara dari dua panggung, sebagai representasi negara dan sebagai representasi kekuatan politik. Sinergi ini memperkuat kapasitasnya dalam membentuk narasi publik, sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi politik modern tidak lagi terpisah dari komunikasi pemerintahan.
Gaya komunikasi politik Bahlil Lahadalia merupakan bentuk hibrida antara populisme modern dan komunikasi kelembagaan. Ia berbicara sebagai “orang rakyat,” tetapi berada dalam posisi kekuasaan. Di situlah letak kekuatannya yang mampu membuat publik merasa bahwa suara mereka tidak terputus dari pusat kekuasaan.
Dalam konteks ini, saya menilai bahwa Bahlil Lahadalia merupakan salah satu figur yang berhasil memadukan kedalaman pemahaman lapangan dengan kecakapan komunikasi politik yang efektif dan otentik. Ia tidak hanya mampu menjelaskan kebijakan strategis dengan bahasa yang sederhana, tetapi juga menunjukkan konsistensi, kedekatan emosional, dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat akar rumput. Di tengah dunia politik yang kerap dipenuhi retorika formal tanpa sentuhan empati, Bahlil tampil sebagai sosok yang hidup, membumi, dan mampu menjembatani jarak antara pemerintah pusat dan suara publik. Bagi saya, gaya komunikasinya bukan hanya representasi dari kapasitas personal, tetapi juga bukti bahwa pendekatan yang humanis, lugas, dan berpihak tetap relevan bahkan semakin diperlukan dalam kepemimpinan politik modern.
