Oleh :Ali Akbar Muhammad
Petugas Wilayah Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
Tahun 2025 berdasarkan data menunjukan bahwa ada sekitar 512 kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh. Mayoritas kecelakaan kerja dialami oleh buruh-buruh yang bekerja di sektor industri pertambangan. Kalau digabungkan dari tahun-tahun sebelumnya sudah pasti ada ribuan buruh yang mengalami kecelakaan kerja.
Tragisnya kaum buruh di Maluku Utara belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal kalau mau jujur pertumbuhan ekonomi yang hampir dua digit, itu karena sumbangsih kaum buruh. Bukan faktor keberadaan industri pertambangan. Bagaimana mungkin industri pertambangan itu mau menghasilkan keuntungan, kalau tidak ada kerja dari buruh. Jadi buruhlah penggerak ekonomi di Maluku Utara saat ini.
Oleh karena itulah bukan hanya Pendidikan Gratis yang harus diberikan kepada kaum buruh dan rakyat agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan seperti di Halmahera Tengah. Tetapi harus lebih dari itu.
Misalnya harus ada rumah sakit moderen yang bisa diakses secara gratis, setiap anak buruh dan rakyat setiap rumah wajib kuliah dokter dengan gratis, setiap puskesmas wajib ada dokter, penyediaan rumah layak huni gratis untuk kaum buruh dan rakyat, penyediaan pangan murah, bantuan modal bagi kaum tani dan berikan akses reform, bantuan modal usaha untuk kaum miskin perkotaan, pajak progresif untuk perusahaan -perusahaan tambang, naikkan upah buruh 100%, perlindungan K3 yang benar bagi kaum buruh, sanksi tegas bagi perusahaan -perusahan tambang yang merusak lingkungan, dan sudah tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang pro kaum buruh dan rakyat.
Bahkan sangat jelas disampaikan oleh Mantan Ketua KPK Abraham Samad, “Kalau tidak ada korupsi di Pajak Tambang, warga Indonesia bisa digaji 1 Bulan 20 juta tanpa harus kerja”
Kalau pemerintah benar-benar serius punya keinginan untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti dengan berani akan dilaksanakan. Tetapi kalau hal itu tidak berani dilakukan, artinya program-program populis hanya digunakan untuk memuluskan kepentingan sesaat untuk memperkaya diri setiap kali momentum pemilu.
