M. Raizul Zikri Soamole – Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM FISIP UMMU
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) secara struktural adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Bergerak di bidang kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan, IMM punya tugas mulia: menjadi kawah candradimuka kader Muhammadiyah. Tapi tentu bukan kader karbitan—melainkan kader yang kompeten, loyal, dan paham aturan main.
Regenerasi dalam tubuh IMM itu wajib, tak bisa ditawar. Perkaderan dan kepemimpinan adalah dua poros utama. Kalau satu pincang, maka organisasi ini hanya jadi wadah formalitas penuh jargon kosong. Dalam urusan perkaderan, IMM sudah berusaha keras—mulai dari Darul Arqam Dasar hingga Darul Arqam Paripurna. Itu idealnya.
Namun mari bicara realita, bukan angan-angan brosur pelatihan. Beberapa wilayah—termasuk Maluku Utara—gagal menjalankan prosedur itu dengan benar. Bahkan kalau boleh jujur, DPD IMM Maluku Utara adalah contoh tragis dari krisis prosedural yang dibiarkan tumbuh liar.
Baru-baru ini, DPD IMM Maluku Utara menggelar pengukuhan dan rapat kerja pada 23 Mei 2025. Sayangnya, itu justru jadi penanda kemunduran. Sebagian pengurus yang dilantik tidak memenuhi syarat dasar menjadi pengurus DPD, alias belum lulus Darul Arqam Madya (DAM). Padahal syarat itu terang-terangan tercantum dalam Tanfidz IMM 2024–2026, BAB IV, Poin 2b. Jadi kalau ada yang tetap dilantik tanpa DAM, itu bukan cuma pelanggaran—itu pembangkangan terhadap keputusan muktamar.
Kita sedang bicara organisasi kader, bukan klub motor sore-sore. Kalau aturan muktamar saja dilanggar, bagaimana mungkin kita berharap pada mereka untuk menjaga marwah Muhammadiyah?
Yang lebih mengejutkan lagi, SK pengangkatan itu ditandatangani oleh DPP IMM sendiri. Ini menciptakan dua kemungkinan yang sama-sama menyedihkan: apakah DPP benar-benar tak tahu isi tanfidz mereka sendiri? Ataukah ini bentuk pembiaran sistematis? Kalau iya, maka DPP tak ubahnya seperti dokter yang tahu pasiennya kena kanker tapi malah kasih vitamin.
Maka, jangan salahkan publik kader jika mulai kehilangan kepercayaan. Kalau DPP membiarkan penyakit ini menjalar, jangan kaget jika suatu hari IMM hanya menjadi organisasi tua renta tanpa gigi. Sebuah struktur kosong yang disumpal seremonial belaka.
Karena itu, penulis menyerukan kepada seluruh kader IMM Maluku Utara—dan se-Indonesia—untuk kembali hidupkan nalar kritis. Jangan bungkam saat melihat kepemimpinan disulap jadi arena bagi yang tak layak. Ini bukan sekadar soal kursi kepengurusan, tapi tentang masa depan organisasi yang kita bawa atas nama Muhammadiyah.
Terakhir, penulis—dalam kapasitas Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM FISIP UMMU—menegaskan dengan lantang: DPP IMM dan DPD IMM Maluku Utara wajib segera membenahi struktur kepengurusan DPD. Jangan tunggu sampai organisasi ini menjadi lelucon publik. Perbaiki, atau tinggalkan panggung—karena IMM bukan tempat bermain bagi mereka yang tak mau belajar.
