Kendali – Anggota DPD RI dari Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, SE, menyerahkan langsung Rekomendasi dan Usulan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Maluku Utara Tahun 2026 kepada Menteri Pariwisata RI, Selasa (30/4) di Kantor DPD RI, Jakarta.
Dokumen tersebut disampaikan kepada Menteri Pariwisata beserta dua deputi strategis: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta Deputi Pengembangan SDM. Usulan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara untuk mendukung pembangunan pariwisata daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Delapan program prioritas yang diusulkan antara lain:
Perpres Pariwisata Morotai sebagai 10 destinasi prioritas nasional, mendesak agar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pengembangan infrastruktur hijau di Pulau Hiri, Ternate: dive center, observasi fauna endemik, hingga fasilitas kuliner lokal.
Wisata rempah “Segitiga Emas” di Halbar, Ternate, dan Tidore sebagai jalur sejarah perdagangan dunia.
Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, khususnya pemandu gunung, laut, dan wisata minat khusus.
Usulan KSPN untuk Kota Tidore, mengangkat sejarah perjuangan nasional dan warisan rempah.
Penambahan event dan anggaran Karisma Event Nusantara (KEN) untuk Maluku Utara.
Kemitraan internasional dengan Inggris, Spanyol, Portugal, dan operator kapal pesiar untuk mendukung promosi kawasan Wallacea dan jalur rempah.
Pengelolaan sampah terpadu dan pelatihan manajemen limbah di destinasi unggulan.
“Maluku Utara punya potensi besar dari alam, budaya, hingga sejarah. Tapi semua itu perlu didorong dengan kebijakan dan pendanaan yang nyata dari pusat,” ujar Hasby Yusuf.
Ia menegaskan, DPD RI akan terus mengawal masuknya rekomendasi ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 serta skema pendanaan nasional seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program prioritas kementerian.
