Kendali – Menanggapi evaluasi kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kepulauan Sula, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kawata (HPMK), M. Raizul Zikri Soamole, menegaskan bahwa evaluasi ini harus lebih dari sekadar rutinitas tahunan. Ia menekankan bahwa masyarakat, terutama pemuda dan pelajar, menuntut adanya langkah konkret dalam perbaikan tata kelola anggaran desa.
“Kami menghargai langkah Inspektorat dalam mengawal anggaran desa, namun ini bukan pertama kalinya evaluasi seperti ini dilakukan. Pertanyaannya, apakah ada tindakan nyata terhadap desa-desa yang bermasalah? Jika hanya sebatas evaluasi tanpa sanksi atau perbaikan signifikan, maka ini hanya menjadi seremonial belaka,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak desa di Kepulauan Sula, termasuk Kawata, Waisakai, serta beberapa desa lainnya, yang menghadapi permasalahan dalam transparansi dan realisasi program pembangunan desa.
“Kami berharap Inspektorat tidak hanya mengumumkan hasil evaluasi, tetapi juga mengambil tindakan tegas. Jika ada kepala desa yang menyalahgunakan anggaran, harus ada sanksi yang jelas. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dalam siklus yang terus berulang,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta agar mahasiswa dan pemuda dilibatkan dalam proses pengawasan dan transparansi anggaran desa.
“Kami ingin desa-desa di Sula maju, dan itu hanya bisa terjadi jika dana desa digunakan dengan baik. Kami siap membantu mengawasi dan memberikan masukan agar program desa benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.
