Kendali – Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Syofyan Saraha, saat mewakili Wali Kota Tidore dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya,” Selasa (21/1/2025).
Dalam sambutannya, Syofyan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) atas inisiatifnya melaksanakan FGD ketiga terkait program Indonesia Ocean for Prosperity (LAUTRA) di Kota Tidore Kepulauan.
“Kegiatan ini bertujuan membahas pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur pesisir di kawasan konservasi Pulau Mare dan perairan sekitarnya. Program ini merupakan kerja sama antara ICCTF, Bappenas, dan PT Sucofindo Advisory Utama,” ujar Syofyan.
Syofyan menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, khususnya Pulau Mare, memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik lainnya, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Pengelolaan pesisir yang terencana dengan baik diharapkan mampu memberikan dampak optimal dan berkelanjutan. Karakteristik lokal dan potensi sumber daya harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir,” ungkap Syofyan.
Ia juga berharap melalui FGD ini, kawasan konservasi Pulau Mare menjadi langkah awal yang konkret untuk menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.
Sementara itu, tenaga ahli PT Sucofindo Advisory Utama, Sandra Kaunang, menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah memverifikasi dan memvalidasi data infrastruktur dalam pengelolaan kawasan konservasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Mare.
“Tujuan utama LAUTRA di Tidore adalah menyusun strategi pembiayaan berkelanjutan, termasuk memasukkan usulan pembiayaan seperti Blue Sukuk, SDGs Bond, atau alternatif lainnya. Kami juga fokus pada validasi data kebutuhan infrastruktur, analisis kesenjangan, dan peluang pembiayaan,” jelas Sandra.
Dalam proses ini, pihaknya telah melibatkan pemangku kepentingan di KKPD Pulau Mare serta Pelabuhan Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk analisis kebutuhan infrastruktur dan ekosistem yang sehat.
FGD ini turut dihadiri oleh para tenaga ahli dari Sucofindo, mitra Bappenas, perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, OPD terkait, Kepala Desa Mare, dan masyarakat Pulau Mare. Diskusi diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Pulau Mare.
